Perkembangan teknologi yang kian pesat harus diikuti penerapan yang optimal, mulai dari instansi pemerintahan, perusahaan ataupun organisasi lainnya.
Hal ini penting agar lembaga tersebut dapat terus bersaing di era yang serba kompetitif ini.
CEO dari Widya Analytic, Faris Yusuf Baktiar mengatakan wujud dari penerapan berbagai teknologi dapat dilakukan melalui implementasi sistem teknologi informasi. Pengembangan teknologi, harus dilakukan step by step mulai dari multiphrase, literative, agile, dan feedback dari technology development.
“Dengan begitu bisa mulai dibikin teknologi yang baik. Tidak berhenti di situ, perlu adanya high service level dan manajemen risiko yang terukur,” kata Faris, Kamis (19/5/2022).
Faris mencontohkan ada beberapa kasus terkait dengan IT governance tentang web milik pemerintah yang kerap eror dan sulit diakses seperti situs pendaftaran online UTBK-SBMPTN, dan laman pendaftaran kartu prakerja.
“Namun, ada juga aplikasi yang bagus milik pemerintahan yaitu PeduliLindungi yang bisa menjadi contoh bagi daerah maupun institusi lain terkait dengan pengembangan aplikasinya,” ujarnya.
Di sisi lain, Faris menceritakan bahwa sebenarnya tidak hanya situs milik pemerintahan saja yang sering eror, beberapa aplikasi salah satu marketplace dan korporasi di Indonesia juga pernah eror dan down.
“Ini menunjukkan baik aplikasi milik pemerintahan maupun korporat sama-sama mempunyai peluang untuk eror. Lantas, apa yang membedakan keduanya?” tanya dia.
Faris menjelaskan, perbedaannya terletak pada service atau recovery layanan di mana milik pemerintahan bisa lebih lama, sedangkan milik korporasi atau swasta ditangani dengan lebih cepat.
“Selain itu, website milik korporasi biasanya memiliki user interface yang lebih baik dan penggunaannya yang mudah,” kata alumnus Pendidikan Magister Ilmu Komputer di Universitas Gajah Mada itu.
Menjawab berbagai kasus di atas, lanjut Faris diperlukan sebuah sistem IT governance yang terstruktur dan dapat diimplementasikan dengan baik mulai dari level leader hingga komponen pendukung.
“IT governance harus menjawab value dari stakeholder/user. Untuk itu, visi misi pimpinan perlu klir dan kuat dalam memulai implementasi IT governance,” katanya.
Selain itu, lanjut Faris, IT governance diharapkan bisa bergantung pada sumber daya manusia sehingga kita perlu berinvestasi besar-besaran terhadap tiga hal yakni people, culture, dan IT infrastructure.
“Hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada agar dapat meningkatkan skill mereka mengenai IT governance,” katanya.
Sementara soal culture, dia menawarkan instansi bisa menerapkan culture collaborative dan holistic work untuk meminimalkan “ego sektoral” sehingga sistem bisa berkembang dengan tepat karena kerja sama yang baik antar departemen.
“Yang perlu diingat instansi pemerintahan agar terus melakukan evaluasi dan improvement system karena kedua langkah tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan IT governance,” ujarnya.
Sumber: harianjogja.com