Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, perlu adanya penerapan teknologi dalam sebuah instansi agar perusahaan atau organisasi dapat terus bersaing di era yang serba kompetitif ini. Wujud dari penerapan berbagai teknologi dapat dilakukan melalui implementasi sistem IT. Oleh karena itu, Widya Analytic kembali mengadakan webinar yang bertujuan membantu setiap instansi untuk memahami tentang bagaimana memulai dan mengelola sistem IT dengan tepat. Webinar yang dilaksanakan pada Jum’at, 13 Mei 2022 tersebut menghadirkan pembicara yang tak perlu diragukan lagi kualitasnya yakni Faris Yusuf Baktiar, CEO dari Widya Analytic.
Mengusung tema “Pengelolaan Lembaga berbasis IT melalui IT Governance”, pembicara tersebut mengatakan tagline yaitu sebuah sudut pandang mengenai masalah, konsep, dan saran mengenai IT Governance yang akan menjadi gambaran besar pembahasan kali ini. Di awal sesi sharing, Faris memaparkan beberapa kasus terkait IT governance tentang website milik pemerintah yang kerap eror dan sulit diakses seperti Aku Hadir, situs pendaftaran online UTBK-SBMPTN, dan website pendaftaran kartu prakerja. Namun, ada juga aplikasi yang bagus milik pemerintahan yaitu PeduliLindungi yang bisa menjadi contoh bagi daerah maupun institusi lain terkait pengembangan aplikasinya.
Di sisi lain, Faris menceritakan bahwa sebenarnya tidak hanya situs milik pemerintahan saja yang sering eror, aplikasi Shopee sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia juga pernah eror. Contoh lainnya ada aplikasi Gojek, BCA Mobile, dan Aplikasi Livin’ Mandiri yang sempat mengalami eror dan down. Ini menunjukkan bahwa baik aplikasi milik pemerintahan maupun korporat sama-sama mempunyai peluang untuk eror. Lantas, apa yang membedakan keduanya? Ternyata perbedaannya terletak pada service atau recovery layanan di mana milik pemerintahan bisa lebih lama, sedangkan milik korporat atau swasta ditangani dengan lebih cepat. Selain itu, website milik korporasi biasanya memiliki user interface yang lebih baik dan penggunaannya yang mudah.
Menjawab berbagai kasus di atas, diperlukan sebuah sistem IT governance yang terstruktur dan dapat diimplementasikan dengan baik mulai dari level leader hingga komponen pendukung. IT governance harus menjawab value dari stakeholder/user. Untuk itu, visi misi pimpinan perlu clear dan kuat dalam memulai implementasi IT governance. Selain itu, IT governance diharapkan bisa bergantung pada sumber daya manusia sehingga kita perlu melakukan investasi besar-besaran terhadap tiga hal yakni people, culture, dan IT infrastructure. Hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada agar dapat meningkatkan skill mereka mengenai IT governance. Terkait culture, bisa menerapkan culture collaborative dan holistic work agar meminimalisir “ego sektoral” sehingga sistem bisa berkembang dengan tepat karena kerja sama yang baik antar departemen.
Faris menjelaskan bahwa dalam melakukan pengembangan teknologi, harus dilakukan step by step mulai dari multi-phrase, literative, agile, dan feedback dari technology development sehingga kita bisa mulai membuat teknologi yang baik. Tidak berhenti di situ, perlu adanya high service level dan manajemen risiko yang terukur. Terakhir, pembicara yang menyelesaikan Pendidikan magister Ilmu Komputer di Universitas Gajah Mada itu mengingatkan agar terus melakukan evaluasi dan improvement sistem karena kedua langkah tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan IT governance